KIBLAT.NET — Tempat perzinaan terbesar di Asia Tenggara itu akhirnya resmi ditutup. Selain mendapatkan dukungan banyak pihak terutama alim-ulama Jawa Timur, gebrakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini itu tak kurang perlawanan. Lihat saja barisan Front Pembela Lokalisasi (FPL). Ratusan wajah-wajah preman itu memblokir akses masuk lokalisasi saat hari penutupan tiba.
Maklum, Dolly bukan semata lahan pelampiasan nafsu biologis. Ia adalah tambang fulus bagi bos-bos bermata sipit produsen arak. Setidaknya 200 krat bir dipasok ke lokalisasi seluas 1,36 km persegit itu, setiap hari. Karuan saja, mereka tak rela pundi-pundi fulus haramnya dipangkas oleh kebijakan Risma.
Penentang Risma. Komposisi warna dan lambang bendera mengingatkan kita pada identitas satu organisasi terduga berafiliasi PKI
Mencuatnya berita Dolly membuka tabir yang sekian lama terpendam. Menurut investigasi Jitu (Jurnalis Islam Bersatu), hampir 70% WTS di Dolly adalah korban penipuan kerja. Awalnya diiming-imingi bekerja, lalu dijebloskan ke lembah hitam pelacuran. Angka 70% itu hanyalah satu dari seribu wajah kelam Dolly, di balik ingar-bingar kemaksiatan di sana. Maka, kebijakan Pemprov Jatim yang memberikan jalan bagi mereka untuk mentas dari lembah itu, patut diapresiasi.
Sejauh mana efektifitas penutupan Dolly bagi nahi mungkar, mencegah merebaknya perzinaan, itulah yang selanjutnya kita kawal. Memang benar, penutupan Dolly hanyalah sebuah tahapan, bukan titik finish. Bahkan bila kita lengah, euforia penutupan Dolly bisa berefek seperti penyakit kangker; satu titik dipukul, puluhan titik baru muncul. Apalagi bila kita hidup di zaman yang perzinaan begitu populer dalam berbagai ragamnya.
sumber: okezone
Masalahnya, bisakah kita terbebas dari penyakit lupa dan hanya senang ber-euforia saja? Apalagi di saat seperti sekarang ini, di mana dunia politik praktis menjadi episentrum pemikiran, sikap dan tindakan. Lihat saja kasus penutupan Dolly, begitu cepat disambar untuk menjadi komoditas iklan politik praktis. Banyak broadcast bertebaran di jejaring sosial, menawarkan harapan semu bahwa bila salah satu Capres terpilih, banyak hal yang bisa dilakukan melebihi sekadar menutup prostitusi.
Padahal, para penjaja partai politik itu, demikian juga kader dan satgasnya, nyaris tak terlihat batang hidungnya turut serta menghadang preman pelindung Dolly. Sama nyarisnya dengan Capres yang tak terdengar sedikitpun mendukung penutupan lahan prostitusi itu. Ketika beberapa orang mengaitkan keberanian Risma menutup Dolly dengan partai politik tempat ia berlabuh, mereka lupa dari partai politik yang sama pula massa yang menolak Dolly ditutup.
Mensos Salil Segaf Al-Jufri, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Walkot Surabaya Tri Rismaharini dalam deklarasi penutupan lokalisasi Dolly, Rabu, 18 Juni 2014. (JITU)
Bila tutupnya Dolly ini dianggap sebagai kemenangan simbolis nilai-nilai nahi mungkar dalam Islam, maka kemenangan ini sekaligus menandaskan Islam hanya bisa ditolong dengan cara khas yang dimilikinya. Bukan melalui lobi-lobi partai politik, namun dengan dakwah (nasehat dan tekanan) para alim-ulama Jawa Timur terhadap pribadi-pribadi di jajaran Pemprov Jatim. Sebuah rintisan dakwah panjang Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad dan KH. Khoiron Syu’aib, KH. Mutawakkil Alallah dan ulama lain di IDIAL (Ikatan Dai Lokalisasi).
The post Editorial: Dolly, Islam dan Partai Politik appeared first on Kiblat.net.
0 Response to "Editorial: Dolly, Islam dan Partai Politik"
Post a Comment