HTI Press, Solo. Indonesia baru saja berganti presiden yang baru untuk periode tahun 2014-2019. Banyak diantara masyarakat menaruh harapan besar dengan kepemimpinan yang baru ini. Mereka berharap Jokowi mampu membawa negeri ini menjadi negara yang lebih baik. Namun pertanyaannya, apakah dengan kembali bergantinya seorang pemimpin, Indonesia bias jadi lebih baik?
Inilah topik pembahasan yang dikupas tuntas dalam acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) yang diselenggarakan HTI Soloraya di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Surakarta pada hari Ahad (09/14). Acara ini mengangkat sebuah tema yang begitu menarik “Presiden Baru Harapan Baru?”. Menghadirkan dua pembicara yakni, Ahmad Fadholi (Ketua HTI Soloraya), dan Agung Wisnu Wardana (Pemerhati Politik Nasional dan Eks-Aktivis 98).
Menurut Agung Wisnu, Presiden baru takkan mampu membawa Indonesia lebih baik selama sistem yang diterapkan adalah sistem Kapitalisme-Demokrasi. Sebab siapapun presidennya, ia hanya akan terpenjara dalam kungkungan neoliberalisme yang hanya berpihak pada para pemilik modal, tidak berpihak pada wong cilik.
Agung juga menyoroti kepemimpinan Jokowi yang kental dengan politik dagang sapi atau bagi-bagi kekuasaan. Ditambah timbulnya semakin ruwetnya konstelasi politik nasional karena adanya konflik kepentingan antar koalisi politik. Agung menyatakan jika Indonesia ingin menjadi lebih baik maka tidak cukup berganti pemimpin namun juga harus berganti sistemnya. Yakni dari demokrasi-kapitalisme diganti sistem Islam dalam bingkai khilafah.
Sementara itu Ahmad Fadhali menghimbau kepada kaum muslim untuk mengubah mindset dari cara berfikir sekulerisme ke cara berpikir Islam saat memandang seperti apakah sebuah negara itu disebut baik dan sukses. “Jangan semata-mata tolak ukurnya materi saja sebagaimana mindset sekulerisme”. Ujarnya
Mengutip pernyataan Imam Al-Mawardi, Mudir Ponpes Nahdhatuul Muslimat Surakarta ini menyebutkan ada 10 kriteria untuk disebut menjadi negara sukses. “ Yang disebut negara sukses adalah manakala Negara mampu menjaga agama, menegakkan hukum Allah, menjaga kesucian dan kehormatan, menerapkan hudud, menjaga perbatasan, mengurangi para penentang Islam, menarik Fa’I, Zakat dan harta lain sesuai syariah, menyusun anggaran sesuai syariah, mengangkat pejabat secara profesional, terlibat langsung dalam mengurusi urusan umat.” Jelasnya.
Acara ini dihadiri ratusan umat Islam dari wilayah Surakarta dan sekitarnya. Menariknya, saat di akhir acara moderator menanyakan apakah para audiens bersedia untuk menjadi pejuang syariah dan khilafah, mereka semuanya siap sedia. Tidak ada satupun yang tidak bersedia. Alhamdulillah. []MISoloraya
0 Response to "HIP HTI Soloraya: Ganti Demokrasi Dengan Syariah dan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik"
Post a Comment